Patut Dicontoh! Keberagaman Orang-orang Di Singapura, Wajib Diterapkan Di Indonesia
KORANBIBIR - Sebagai manusia yang hidup didunia ini dan menghirup udara yang sama di dunia ini tentu kita sebagai manusia didunia ini sama tidak ada yang berbeda. Yang membuat kita berbeda hanyalah status serta agama saja.
Dunia ini terkenal akan perbedaan agama, suku, ras, dan warna kulit. Walau begitu kita tetap satu keluarga yang harus sama-sama menjaga sikap sesama menjadi manusia di dunia ini.
Seperti di negara Singapura! disana sangat cukup baik dan bagus sangat cocok untukk kita pelajari sikap mereka dalam toleransi.
Bahasa Pemersatu dan Pendidikan Kewarganegaraan
Singapura mengadopsi tiga bahasa resmi dari etnis-etnis utama, yaitu Mandarin, Melayu dan Tamil. Untuk mempersatukan ketiganya dan sekaligus mempersiapkan warganya untuk bersaing di taingkat global, Singapura mengadopsi bahasa Inggris sebagai bahasa kerja dan lingua franca.
Keempat bahasa ini dapat kita jumpai di berbagai tempat di Singapura. Lagu kebangsaan Singapura misalnya berbahasa Melayu, sedangkan di berbagai jalan dapat dijumpai penggunaan bahasa Mandarin maupun Tamil.
Di bangku sekolah, anak-anak Singapura telah diberikan pendidikan kewarganegaraan yang menyatu dengan pelajaran karakter dari tingkat sekolah dasar dan terus diajarkan hingga sebelum memasuki bangku kuliah. Kurikulumnya terus diperbarui mengikuti perkembangan zaman.
Untuk memberikan pelajaran dari peristiwa tahun 1964 dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya keberagaman di tengah masyarakat Singapura, Racial Harmony Day diperingati setiap tahunnya di sekolah-sekolah melalui pemakaian baju tradisional, permainan tradisional dan saling mencicipi makanan dari berbagai etnis dan budaya.
Membaurkan Warga Dari Latar Belakang Yang Berbeda
Salah satu kebijakan mengelola keberagaman di Singapura yang menurut saya cukup penting adalah Ethnic Integration Policy, yaitu memastikan terdapat percampuran etnis yang imbang di rumah susun publik, atau yang biasa disebut HDB di Singapura. Jadi jika kamu sedang mengunjungi HDB yang dihuni sekitar 80% penduduk Singapura, kemungkinan besar kamu tidak akan menemui warga dari etnis tertentu saja. Kebijakan yang diterapkan sejak 1989 ini merupakan respons atas meningkatnya pengelompokan etnis di wilayah tertentu dan bertujuan agar warga dari berbagai latar belakang dapat tinggal dan berinteraksi dengan yang lain.
Satu hal lainnya yang saya temui di Singapura adalah tersebarnya Community Centre/Club (CC) di berbagai wilayah Singapura sebagai tempat warga dari beragam latar belakang dapat melakukan berbagai aktivitas dari membaca, mengikuti kursus, hingga berolahraga.
Tidak jarang saya temui CC dengan fasilitas yang lengkap. Mau mengikuti kursus bahasa Inggris, kursus public speaking, main tenis, bola basket, berenang, hingga bowling, semuanya bisa dilakukan di satu tempat.
CC ini awalnya merupakan warisan dari pemerintah kolonial Inggris yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Singapura.
Konstitusi dan Hukum yang Responsif
Salah satu pilar kestabilan sosial di Singapura adalah sistem jukum yang tegas tanpa memandang latar belakang ras dan agama. Hal ini tertuang di dalam konstitusi Singapura dan diikuti oleh beberapa bejikan, seperti pembentukan Presidential Council for Minority Rights sejak tahun 1970 yang bertugas memastikan tidak ada produk hukum yang dapat merugikana kelompok minoritas.
Diawal 1990-an, Singapura memperkenalkan Maintenance of Religious Harmony Act (MRHA) untuk menjaga keharmonisan antar umat beragama. Dengan perkembangan teknologi internet dan media sosial, baru-baru ini MRHA telah diamandemen unuk memberikan keleluasaan bertindak lebih cepat terhadap pihak-pihak yang dianggap merusak hubungan antar umat beragama.
Perubahan itu diantarnya adalah peningkatan hukuman maksimal, restraining order yang berlaku segera, dan kewajiban pemberitahuan bila ada kontribusi dana dari luar negeri sejumlah S$10.000 atau lebih.
Menariknya, MRHA mengenalkan konsep Community Remedial Initiative yang memberikan kesempatan bagi pelanggar hukum untuk mengikuti program pengenalan pihak-pihak yang menjadi korban. Apabila CRI dilalui, tuntutan hukum akan digugurkan. Hingga penulisan artikel ini kewenangan di dalam MRHA belum pernah digunakan.
